Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Utara (ist)


Lombok Utara (catatanNTB.com) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 bertempat di Lotara Point (26/2).Musrenbang yang mengusung tema "Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Daya Saing Daerah" dibuka secara langsung oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., M.H


Hadir juga Ketua TP PKK Hj. Rohani Najmul Akhuar, Ketua GOW KLU RR Pungky Handini Kusmalahadi, Anggota Forkopimda KLU, Para Narasumber, Para kepala OPD lingkup Pemda KLU, tokoh masyarakat,serta undangan lainnya.



Kepala Bappeda KLU Gatot Sugiharto, ST melaporkan Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang bertemakan “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Daya Saing Daerah” dimana dalam penyelenggaraan berbeda dengan tahun- tahun sebelumnya dikarenkan adanya penambahan desk, yaitu desk Perempuan, disabilitas dan desk milenial Gen Z.


"Musrenbang kali ini adalah sebagai kegiatan awal dari 99 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030,"tuturnya.


Lebih lanjut kata Gatot menjelaskan bahwa Kawasan Gili Tramena masuk kedalam destinasi wisata prioritas nasional sedangkan dari status wilayah dari Kementerian LH Gili Tramena masuk kedalam zona kawasan konservasi.


“PAD Kabupaten Lombok Utara 70 persen dari sektor pariwisata dan Sebagian besar berada di tiga Gili,"katanya.


Disamping itu pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian KKerj (PPPK) Tahun 2024, sebanyak 940 membutuhkan penggajian sejumlah Rp 54.031.637.139 sedangkan transfer dari Pusat untuk Penggajian PPPK hanya diberikan sebesar Rp 21.837.493.000 untuk tahun 2025, sehingga di tahun 2026 dibutuhkan sekitar 54 Miliar diluar TPP.


“Dari beberapa fenomena terjadi dapat menjadi tantangan Kabupaten Lombok Utara di Tahun 2026, kita Analisa untuk di selesaikan dengan upaya pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di Lombok Utara,”bebernya.



Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si menjelaskan bahwa tiga tahun terakhir PAD KLU terus mengalami peningkatan.Sektor pariwisata berkontribusi tinggi bagi PAD KLU, situasi mengharuskan Pemda untuk kebih intens mengelola kepariwisataan tiga Gili guna memastikan ada dampak kebijakan pemerintah di destinasi pariwisata.


“Dengan tema yang diusung pada Musrenbang ini semoga seluruh OPD tergerak untuk secara tematik untuk mengelola bersama2 potensi pariwisata yang ada,”ungkapnya.


Iswandi berharap apa yang direncanakan pada Musrenbang kali dapat berjalan dengan baik, sehingga seluruh sektor yang ada dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata, seperti sektor pertanian yang dapat mendistribusikan hasil pertaniannya bagi pemenuhan kebutuhan hotel dan resto yang ada di KLU.


Terkait kemiskinan tentu Pemprov ikut andil, mengingat KLU merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi dari 10 kabupaten/kota Se-NTB.


“Pemda KLU dan Pemprov NTB harus dapat berjalan seiring dalam pelaksanaan programnya dalam mewujudkan NTB emas,”tandasnya.


Dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DRPD KLU yang disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Hakamah bahwa pada musrenbang RKPD 2025 lembaga DPRD memiliki ekspektasi agar musyawarah nantinya benar-benar sebagai ruang deliberatif bagi unsur-unsur yang terlibat, keterbukaan bagi keberagaman pandangan, maupun ruang kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, ruang komunikasi yang inklusif, ruang untuk memahami dan membingkai ulang isu-isi pembangunan atas dasar saling menghormati satu sama lain untuk melahirkan konsesnsus bersama.


"Keterlibatan berbagai unsur dalam berpartisipasi merupakan inti dari Musrenbang,"katanya.


Selanjutnya Hakamah menyampaikan garis besar pokok pikiran DPRD diantaranya pada bidang ekonomi meliputi pemulihan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran.


Pada bidang pendidikan sosial infrastruktur meliputi sarana prasarana sekolah dan kesehatan, persoalan menahun seperti titik kekerkngan pada sejumlah wilayah, angka kemiskinan yang tinggi serta perhatian pemerintah terkait kaum penyandang disabilitas dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana publik yang inklusif, 


Kemudian bidang kewilayahan DPRD mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi kecamatan dan desa, serta mendukung seluruh OPD untuk secara optimal melibatkan pemuda dan perempuan pada progran kegiatan pembangunan tahun 2026. 


“Saya mengajak kita untuk dapat bermusyawarah dengan baik dan demokratis, terbuka atas penyampaian usulan yang menjadi kebutuhan daerah bukan kebutuhan pribadi atau kelompok,”harapnya.



Sementara itu Bupati Najmul Akhyar menyampaikan bahwa kegiatan Musrenbang sangat strategis dan penting karena kegiatan yang dilaksanakan menjadi Musrenbang pertama di masa kepeimpinan kepala daerah yang baru serta merupakan kesempatan pertama untuk menuangkan pokok pikiran.


"Melihat kondisi persentase kemiskinan KLU yang masih tinggi saya mengajak seluruh OPD untuk menjadikan angka tersebut sebagai optimisme dan motivasi dalam memajukan KLU kedepan,"tandasnya.


Sektor pendidikan yang masih rendah, untuk itu penerintah mendorong terbangunnya perguruan tinggi di KLU, karena pendidikan merupakan grade tertinggi dalam IPM, hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan angka sarjana di KLU.


“Kita berharap anak-anak kita dapat merasakan pendidikan dengan kualitas baik di KLU,"tegasnya.


Sedangkan pada bidang kesehatan masyarakat harus dimudahakan untuk mengakses fasilitas kesehatan.


Untuk daya beli yang rendah pada masyarakat harapan sektor pariwisata dapat di dukung oleh sektor yang lain, pertanian harus dapat mendukung kebutuhan hotel- dengan produk lokal dari KLU.


“Sektor pariwisata dapat dijadikan paradigma berpikir sebagai acuan pelayanan bagi masyarakat yaitu ramah, bersih dan indah,” ungkapnya.


"Semua yang direncanakan ini akan dapat dilaksanakan dengan kerja yang sungguh-sungguh,"tutupnya.*