TGH. Hardiyatullah Wakil Ketua DPRD Lobar 


Lombok Barat (CatatanNTB.com) - Pengembangan ibu kota Kabupaten Lombok Barat yakni Kecamatan Gerung menjadi perhatian serius dari Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat TGH. Hardiyatullah yang sudah resmi dilantik sebagai pimpinan DPRD Lombok Barat periode 2024-2029.rabu (2/10). 


Politisi dari Daerah Pemilihan Gerung-Kuripan ini menyatakan, kondisi infrastruktur di Kecamatan Gerung saat ini masih jalan di tempat, karena itu dalam jabatannya sebagai wakil ketua DPRD Lombok Barat, pihaknya bakal mengawal pengembangan kota gerung, melalui perencanaan dan alokasi anggaran lewat APBD. 

Selain itu, pihaknya akan mengawal realisasi dari rencana pelebaran jalan dari Simpang empat Gerung hingga Kuripan. Karena sudah sejak beberapa tahun lalu warga masyarakat yang terutama di Desa Babussalam sudah menunggu kepastian dari pembangunan jalan ini." Gerung ini pusat pemerintahan lombok barat, ini menjadi keharusan untuk pembangunan infrastruktur di kota gerung,"katanya. 


Kecamatan Gerung ini merupakan ibu kota Kabupaten Lombok Barat, setiap orang yang masuk ke Lombok Barat pasti yang dilihat adalah infrastruktur nya. Apa yang menjadi icon di Lombok Barat apakah itu jalannya atau bandaran, begitu juga rencana pelebaran jalan protokol gerung hingga kuripan itu hilang, maka di dengan duduk sebagai pimpinan DPRD Lombok Barat akan berusaha untuk mengawal program tersebut agar jelasjelas, karena sebagian masyarakat mempertanyakan kepastian pembangunan jalan tersebut," Masyarakat mempertanyakan kapan kepastian, apa yang menjadi kendala, ini yang harus kita pertegas bagaiamana perkembangannya, jawabannya jelasnya ini akan kita koordinasikan,"ujarnya.


Dengan bisa terbangunnya infrastruktur kota gerung, maka itu pasti akan mempengaruhi tumbuhnya ekonomi masyarakat di seputaran gerung, seperti pedagang kecil dan UMKM. Politisi PKB Ini menambahkan, pihakn juga akan memperjuangkan bersama fraksi PKB supaya anggaran untuk tahun 2025 ini adalah anggaran yang benar-benar pro terhadap rakyat, anggaran yang ada di Pemda Lombok Barat akan diarahkan untuk belanja produktif yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat Lombok Barat."Anggaran APBD kedepannya harus pro terhadap rakyat, yang langsung bisa menyentuh untuk pemberdayaan masyarakat,"paparnya.


Dengan memberikan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, anggaran yang pro rakyat yang dimaksud disini anggaran yang bisa dinikmati oleh masyarakat, " Kita sering turun di masayarakat, kita langsung melihat dan mendengar aspirasi masyarakat,"ujarnya.


Jadi 2025 nanti, akan diupayakan agar belanja daerah itu lebih banyak untuk belanja untuk masyarakat, seperti belanja untuk bantuan UMKM dan bantuan untuk masyarakat secara langsung." Nanti dalam pembahasan APBD kita upayakan agar pos anggaran diperbanyak untuk pro rakyat,"tegasnya.


Sesuai dengan amanah dari partai PKB, para anggota DPRD diharapkan menghasilkan kebijakan yang memihak kepada masyarakat," Kita di fraksi PKB harus sejalan dengan visip-misi PKB peduli kepada rakyat, politik rahmatan lil alamin,"tutup anggota DPR tiga priode ini. (*)