TGH Hardiyatullah Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat


Lombok Barat (CatatanNTB.com) - Pembahasan APBD murni tahun 2025 di Kabupaten Lombok Barat baru dimulai, di mana pembahasan KUA-PPAS untuk pembahasan APBD murni tahun sudah diajukan oleh eksekutif untuk dibahas di DPRD Lombok Barat. Melalui sidang paripurna di DPRD Lombok Barat, draf KUA-PPAS APBD Murni tahun 2025 sudah diserahkan oleh Pj Bupati Lombok Barat H. Ilham kepada pimpinan DPRD Lombok Barat dalam hal ini Ketua DPRD Lalu Ivan Indaryadi. Wakil Ketua II Abu Bakar Abdullah dan Wakil Ketua III TGH. Hardiyatullah. 


Dalam pemaparannya PJ. Bupati Lombok Barat H, Ilham menyatakan dalam rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 pendapatan APBD tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp 2,45 Triliun, dengan asumsi belanja sebesar Rp 2,41 Triliun. 


 Usai menggelar Paripurna, Wakil Ketua III Tgh. Hardiyatullah memaparkan, setelah selesai penyerahan KUA-PPAS selanjutnya nanti akan dilaksanakan rapat internal dengan masing-masing OPD yang berhubungan langsung dengan komisi-komisi di DPRD Lombok Barat." Selesai rapat paripurna tadi. Saya langsung kumpulkan semua anggota Fraksi PKB untuk rapat membahas terkait KUA-PPAS 2025," katanya, rabu (16/10/2024). 


Sesuai dengan amanah dari partai PKB, para anggota DPRD diharapkan menghasilkan kebijakan yang memihak kepada masyarakat," Kita di fraksi PKB harus sejalan dengan visip-misi PKB peduli kepada rakyat, politik rahmatan lil alamin,"katanya.


Maka dalam penyusunan APBD tahun 2025 pihaknya akan memperjuangkan bersama fraksi PKB supaya anggaran untuk tahun 2025 ini adalah anggaran yang benar-benar pro terhadap rakyat, anggaran yang ada di Pemda Lombok Barat akan diarahkan untuk belanja produktif yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat Lombok Barat."Anggaran APBD kedepannya harus pro terhadap rakyat, yang langsung bisa menyentuh untuk pemberdayaan masyarakat,"paparnya.


Dengan memberikan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, anggaran yang pro rakyat yang dimaksud disini anggaran yang bisa dinikmati oleh masyarakat, " Kita sering turun di masyarakat, kita langsung melihat dan mendengar aspirasi masyarakat,"ujarnya.


Jadi 2025 nanti, akan diupayakan agar belanja daerah itu lebih banyak untuk belanja untuk masyarakat, seperti belanja untuk bantuan UMKM dan bantuan untuk masyarakat secara langsung. Belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dan belanja untuk program peningkatan ekonomi masyarakat. " Nanti dalam pembahasan APBD kita upayakan agar pos anggaran diperbanyak untuk pro rakyat,"tegasnya.


Karena dengan begitu akan bisa berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga angka kemiskinan bisa diturunkan, kemudian berdampak juga terhadap tingkat kesehatan masyarakat."Nanti pada saat rapat dengan OPD terkait, kita akan dalami apa saja program OPD untuk masyarakat, "katanya.(Rd)