Ka Kesbanpoldagri NTB, Sosialisasi Wawasan kebangsaan bangun kesadaran cinta tanah air 


Mataram (CatatanNTB.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengupayakan berbagai langkah preventif dalam mengantisipasi gerakan radikalisme yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi "Penguatan Sinergitas Masyarakat dengan Pemerintah dalam Mengantisipasi Gerakan Radikalisme di Provinsi NTB Tahun 2024" yang digelar pada hari Selasa, 29 Oktober 2024.


Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB, H. Ruslan Abdul Ghani, SH., MH. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Pimpinan Muhammadiyah Wilayah NTB, Jl. Dr. Soedjono, Jempong Baru, Mataram, dan dimulai pukul 09.00 WITA hingga selesai. 


Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB menekankan pentingnya kondisi aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan di semua bidang. "Suatu daerah bisa melaksanakan pembangunan di semua bidang manakala daerah tersebut dalam kondisi aman," ujarnya. Oleh karena itu, sinergitas antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah dan mengantisipasi gerakan radikalisme yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan daerah.


Rapat koordinasi ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait strategi dan peran masing-masing pihak dalam penanggulangan radikalisme. Narasumber yang hadir antara lain:

1.Kolonel (Sus) Dr. Harianto, M.Pd., Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, yang menyampaikan materi tentang "Strategi Nasional Penanggulangan Radikalisme dan Penguatan Kolaborasi Masyarakat dengan Pemerintah dalam Mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan". Dalam presentasinya, Kolonel Harianto menekankan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari radikalisme.

2. Kepala Bagian Operasional BINDA NTB, yang membahas "Peran BINDA Dalam Penanggulangan Radikalisme di Daerah". Materi ini menyoroti langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh BINDA NTB dalam mendeteksi dan mengantisipasi gerakan radikalisme di wilayah NTB.

3. Dr. HL. Sajim Sastrawan, SH., MH., Pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB, yang memberikan perspektif tentang "Radikalisme dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Politik di Daerah". Dr. Sajim menguraikan bagaimana faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik dapat berperan dalam menyebarkan paham radikalisme, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.


Peserta Sosialisasi wawasan kebangsaan 


Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi gerakan radikalisme di Provinsi NTB. Dengan adanya kolaborasi yang kuat, diharapkan dapat tercipta kondisi yang aman dan kondusif untuk pembangunan di berbagai bidang. Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. "Kami mengajak seluruh elemen masyarakat NTB untuk bersama-sama mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, damai, dan demokratis serta menolak segala bentuk ujaran kebencian, hoax, dan provokasi yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah," pungkasnya.


Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah dari ancaman radikalisme.


Selain diskusi dan pemaparan materi, acara ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan dan solusi yang dapat diimplementasikan di tingkat lokal. Para peserta diharapkan dapat membawa pulang pengetahuan dan strategi yang diperoleh untuk diterapkan di lingkungan masing-masing.


Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi gerakan radikalisme di Provinsi NTB semakin kuat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, dan hanya dengan kerjasama yang solid, ancaman radikalisme dapat diatasi secara efektif. (*)